Gibran Rakabuming

Gibran Rakabuming Ajukan Pengunduran Diri Kepada Prabowo

Gibran Rakabuming Raka, Di Kabarkan Menyampaikan Niat Untuk Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Kabar ini langsung menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi orang nomor dua di Indonesia. Terlebih lagi, pengajuan niat pengunduran diri tersebut terjadi ketika Gibran tengah menghadapi tekanan politik. Dan persoalan hukum terkait polemik dokumen pendidikan yang di gunakan sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Menurut keterangan Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah perkembangan politik. Khususnya persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Polemik Ijazah Gibran Rakabuming Menjadi Sorotan Publik

Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang penting dari perkembangan politik tersebut. Sebelumnya, keabsahan dokumen pendidikan yang di gunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 telah menjadi perdebatan di ruang publik. Persoalan ini kemudian berkembang ke ranah hukum dan melibatkan sejumlah proses di lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran turut memperbesar perhatian masyarakat terhadap masalah tersebut.

Dalam pemberitaan terkait putusan itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang di gunakan Gibran tidak memenuhi ketentuan yang di persoalkan dalam perkara tersebut. Sementara itu, putusan MK juga menjadi bagian dari dinamika hukum yang disinggung dalam pertemuan Gibran dan Prabowo. Situasi tersebut membuat polemik yang sebelumnya ramai di perbincangkan masyarakat semakin berkembang menjadi persoalan politik nasional. Meski Gibran menyampaikan niat untuk mundur, Presiden Prabowo memberikan saran agar persoalan dokumen pendidikan tersebut tetap di perjuangkan melalui jalur hukum.

Tekanan Politik Di DPR Ikut Menambah Dinamika

Gibran kemudian menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik, apresiasi, serta masukan masyarakat terhadap dinamika yang sedang berlangsung. Ia juga tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Salah satu saran yang di sampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menyebut di rinya akan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Langkah tersebut di harapkan dapat memberikan ruang bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang di milikinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selain persoalan hukum, perkembangan politik di parlemen juga menjadi perhatian.

Apakah Gibran Resmi Mundur Dari Jabatan Wakil Presiden?

Satu hal yang perlu di perhatikan adalah perbedaan antara menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dan menyelesaikan proses pengunduran diri secara resmi. Hingga pemberitaan ini di susun pada 10 November 2026, informasi yang telah di konfirmasi Istana adalah bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo. Belum ada kepastian bahwa seluruh tahapan administrasi dan ketatanegaraan pengunduran di rinya telah di selesaikan. Karena itu, Gibran belum dapat di nyatakan resmi meninggalkan jabatan Wakil Presiden hanya berdasarkan pernyataan mengenai niat tersebut.

Perkembangan selanjutnya masih perlu di cermati, terutama terkait langkah hukum yang akan di tempuh Gibran dan kemungkinan tindak lanjut atas pernyataan pengunduran dirinya. Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik penting pada November 2026. Publik kini menantikan bagaimana persoalan tersebut akan di selesaikan, baik melalui jalur hukum maupun mekanisme ketatanegaraan, serta bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.